Apakah Presiden Bisa Langsung Menunjuk Pengganti?
Tidak.
Apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan di tengah masa jabatan, Presiden tidak dapat langsung menetapkan satu orang untuk menggantikannya.
Konstitusi mengatur bahwa pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apa Dasar Hukumnya?
Dasar hukumnya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.
Bagaimana Tahapan Penggantiannya?
Secara garis besar, mekanismenya sebagai berikut:
-
Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
-
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
-
MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut.
-
Calon yang terpilih mengisi jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan yang berjalan.
Berapa Lama Prosesnya?
UUD 1945 memberikan batas waktu yang tegas.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dibiarkan tanpa mekanisme penyelesaian.
Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-Sama Kosong?
Mekanismenya berbeda.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh:
-
Menteri Luar Negeri;
-
Menteri Dalam Negeri; dan
-
Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan sesuai ketentuan konstitusi.
Apa Perbedaan Kedua Kondisi Tersebut?
Jika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong:
-
Presiden tetap menjalankan tugasnya.
-
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden.
-
MPR memilih penggantinya paling lambat 60 hari.
Jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan:
-
Tugas kepresidenan dijalankan sementara oleh tiga menteri secara bersama-sama.
-
MPR bersidang paling lambat 30 hari.
-
MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon sesuai Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan berarti negara kehilangan mekanisme konstitusional.
UUD 1945 telah memberikan prosedur yang jelas: Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih Wakil Presiden pengganti.
Konstitusi bukan hanya mengatur siapa yang memimpin, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan.
Dasar Hukum:
-
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Pasal 8 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.