FIRMA HUKUM
KONSPIRASI KEADILAN
Firma Hukum Konspirasi Keadilan didirikan untuk memperjuangkan penegakan hukum, hak azasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis.
Tentang Kami
Firma Hukum Konspirasi Keadilan secara legal, tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris YURISA SWASTIKA,S.H.,M.Kn. NO : 23 Tanggal 23-01-2020 KEMENKUMHAM No. AHU-0000051-AH.01.18 Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020.
SelengkapnyaKomitmen Kami
Firma Hukum Konspirasi Keadilan didirikan untuk memperjuangkan penegakan hukum, hak azasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis.
Layanan Advokasi
LEGAL DRAFTING
Berupa penyusunan kontrak, baik kontrak kerja maupun perjanjian-perjanjian yang akan disesuaikan den....
SelengkapnyaLEGAL AUDIT
Berupa pemeriksaan dan atau penilaian atas segala perbuatan hukum klien. Fungsinya adalah untuk memb....
SelengkapnyaLEGAL CONSULTATION
Berupa pemberian konsultasi hukum terhadap persoalan yang terjadi pada klien.....
SelengkapnyaPERIZINAN
Layanan pembuatan Perizinan Operasional dan Perizinan Bidang Usaha Pembuatan Perizinan yang telah&nb....
SelengkapnyaLEGAL OPINION
Berupa pemberian pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan permasalahan huk....
SelengkapnyaLEGAL ACTION
Berupa penelitian dan koreksi terhadap draft kontrak atau perjanjian maupun surat-surat atau dokumen....
SelengkapnyaKENOTARIATAN
Berupa layanan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Tanah, Perseroan Terbatas (PT), Persero....
SelengkapnyaLEGAL REVIEW
Berupa penelitian dan koreksi terhadap draft kontrak atau perjanjian maupun surat-surat atau dokumen....
SelengkapnyaLEGAL ASSISTANCE
Berupa pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan klien. Perusahaan, Desa, dan Perorangan yan....
SelengkapnyaTim Advokat
Artikel Terbaru
Asas Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik
Asas Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum da...
SelengkapnyaAsas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi
Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam hukum acara pidana di Indonesia, pembuk...
SelengkapnyaDefinisi dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Menurut E. Utrecht mendefinisikan hukum admn...
SelengkapnyaPertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru
Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP baru masuk dalam B...
Selengkapnya