JENIS-JENIS HUKUMAN DI INDONESIA

JENIS-JENIS HUKUMAN DI INDONESIA

 

Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif), pada dasarnya, di Indonesia secara umum, dikenal sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu:

1. Sanksi Hukum Pidana
2. Sanksi Hukum Perdata
3. Sanksi Administrasi/Administratif

1. SANKSI HUKUM PIDANA

Dalam hukum pidana, Pasal 10  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:

1. Hukuman pokok terbagi menjadi:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara

1. Pidana seumur hidup;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
3. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda
5. Hukuman Tutupan

2. Hukuman tambahan terbagi menjadi:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

2. SANKSI HUKUM PERDATA

Dalam hukum perdata, bentuk hukumannya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

Dalam praktiknya, hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata juga dapat menghukum pihak yang berperkara berupa:

1.    Pembayaran ganti rugi materiil;

2.    Pembayaran ganti rugi immateriil.

3. SANKSI ADMINISTRASI/DMINISTRATIF

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

1.  Denda;

2.  Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin;

3.  Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi;

4.  Tindakan administratif.

 

SUMBER : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

                       Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)

 

PENULIS : DESI SUSANTI, S.H.