Online Shop, Wajib Miliki Izin Usaha


Online Shop, Wajib Miliki Izin Usaha

Online Shop, Wajib Miliki Izin Usaha

 

Pemerintah keluarkan aturan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha yang berjualan di toko online wajib memiliki Izin Usaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisem Elektronik.

“Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.” Bunyi Pasal 51 ayat (1).

Aturan ini muncul sebagai bagian dari pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik demi terselenggaranya sistem Perdagangan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

PENGERTIAN  PMSE

Pasal 1 angka 2:

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 

PELAKU USAHA PMSE

Pasal 5:

Pelaku Usaha pada PMSE meliputi:

  1. Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
    • Pedagang dalam negeri;
    • PPMSE dalam negeri; dan
    • Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri.
  1. Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi:
    • Pedagang luar negeri;
    • PPMSE luar negeri; dan
    • Penyelenggara Sarana Perantara luar negeri.

 

KEWAJIBAN PELAKU USAHA PMES MEMILIKI IZIN USAHA

Pasal 15:

  1. Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
  2. Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jika:
    1. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneftcialy) secara langsung dari transaksi; atau
    2. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
  1. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

 

SANSKI YANG TIDAK MILIKI IZIN USAHA

Pasal 80 ayat (2):

Pada dasarnya pelaku usaha PMSE yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
  3. Dimasukkan dalam daftar hitam;
  4. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
  5. Pencabutan izin usaha.

 

SUMBER : Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisem Elektronik

                     Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan